• Sabtu, 4 Desember 2021

Kemenparekraf Perketat Protokol Kesehatan, Kegiatan Wisata Tidak Dilarang saat Nataru

- Selasa, 23 November 2021 | 21:36 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberkikan paparan dalam konferensk pers mingguan. (Dian Riski Rosmayanti)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberkikan paparan dalam konferensk pers mingguan. (Dian Riski Rosmayanti)

TourismNews.id - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) perketat protokol kesehatan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021-2022. Kegiatan wisata tidak dilarang, hanya dibatasi dan memprioritaskan penanganan Covid-19.

Menteri Parekraf Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah memprioritaskan penanganan Covid-19 saat libur Nataru. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus baru dan memastikan kepulihan ekonomi, agar lapangan kerja di sektor parekraf dapat berkelanjutan.

"Penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas utama," katanya, dalam siaran media, Selasa, 23 November 2021.

Baca Juga: Upaya Kembangkan Sektor Pariwisata Khususnya Pengelolaan Museum, Kemenparekraf dan BPPD DIY Berkolaborasi

Belajar dari pengalaman tahun lalu, kata dia, PPKM level 3 saat libur Nataru diambil sebagai langkah preventif. Saat itu tingkat mobilitas meningkat secara signifikan, sehingga memberikan dampak pada kenaikan penularan Covid-19 hampir dua kali lipat.

Walaupun langkah-langkah mitigasi tetap dilakukan, pemerintah akan bertindak tegas untuk memastikan kasus Covid-19 saat Nataru dapat terkendali.

“Dalam satu minggu akan dikeluarkan keputusan yang akan disusul dengan penerbitan Inmendagri, setelah itu Kemenparekraf akan mengelurkan surat edaran yang ditujukan kepada unsur pentahelix untuk mendukung langkah tersebut,” jelas Menparekraf Sandiaga.

Baca Juga: Kemenparekraf Dukung Penuh Pembentukan Beberapa Geopark Nasional di Gorontalo

Menparekraf Sandiaga menambahkan kebijakan penerapan PPKM level 3 ini bukan melarang, melainkan membatasi izin operasional atau aktivitas usaha.
Pembatasan operasional mulai dari destinasi wisata, sentra ekonomi kreatif, aspek waktu operasional, kapasitas pengunjung, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Halaman:

Editor: Dian Riski Rosmayanti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X