• Rabu, 27 Oktober 2021

Tambah Jabatan Lagi, Luhut Ditunjuk Jokowi Pimpin Kereta Cepat Jakarta-Bandung

- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 08:51 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (IG)
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (IG)

TourismNews.id - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tambahan jabatan lagi dari Presiden Joko Widodo. Luhut yang dikenal sebagai "menteri segala urusan", kini ditunjuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Jabatan baru Luhut itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman Sekretariat Negara, Jokowi menandatangai Perpres tersebut pada 6 Oktober 2021.

Baca Juga: Bangkitnya Pariwisata Olahraga Tingkat Internasional di Sirkuit Pertamina Mandalika

"Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite," tulis pasal 3A ayat 1 Perpres No 93 Tahun 2021.

Dalam memimpin proyek Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, Luhut mempunyai dua tugas sebagai berikut:

a. menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost ouemtn) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi:

1. perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (21; dan/atau
2. penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Baca Juga: Anggota Komisi IV DPR Desak Pemerintah Perhatikan Massa Protes Wisata Malam Glow Kebun Raya Bogor
b. menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost ouemtn) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung ),yang meliputi:

Halaman:

Editor: Irvan Ali Fauzi

Tags

Terkini

Jokowi Dianugerahi Gelar Pemimpin Pariwisata Dunia

Rabu, 15 September 2021 | 21:03 WIB
X