• Sabtu, 4 Desember 2021

Dosen UNJ Berikan Penyuluhan Hukum untuk Warga Pulau Pari untuk kelola Pariwisata

- Rabu, 29 September 2021 | 12:19 WIB
Warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu usai mendapat penyuluhan dari dosen UNJ dan UIA. (UNJ)
Warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu usai mendapat penyuluhan dari dosen UNJ dan UIA. (UNJ)

 

TourismNews.id - Dampak pandemi Covid-19 telah berakibat pada menurunnya jumlah kunjungan wisata. Tak terkecuali kunjungan wisata ke Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Selain masalah pandemi, masalah sengketa tanah antara masyarakat lokal dan korporasi wisata di Pulau Pari juga terus membayangi.

Tim dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mencoba memberikan solusi atas permasalahan yang ada di Pulau Pari dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan adovaksi kepada masyarakat di Pulau Pari.

Penyuluhan tersebut digelar 24-25 September 2021, hasil kerjasama antara dosen dari Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bermitra dengan Lembaga bantuan Hukum Fakulsas Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA).

Baca Juga: Gara-gara Pintu Darurat Dibuka Bocah, Pesawat Citilink Mendarat Darurat

"Tema-tema penyuluhan ini diangkat, disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung di Pulau Pari. Permasalahan yang sudah dihadapi selama beberapa tahun belakangan ini adalah permasalahan hukum mengenai ruang hidup mereka," ujar Martini, seorang dosen Pendidikan IPS, UNJ.

Merurut Martini, penyuluhan hukum diharapkan bisa menyelesaikan konflik pertanahan tanah di Pulau Pari yang melibatkan masyarakat lokal dan korporasi wisata yang telah berlangsung selama lebih dari dua puluh tahun dan warga merasa belum ada solusi yang nyata atas sengketa ini.

Pulau Pari merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan pulau utara Jakarta. Pulau ini merupakan pulau yang berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentanng Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 yang mengatur bahwa fungsi tanah di Pulau Pari sudah dibagi, yakni 10 persen untuk penelitian, 50 persen untuk kawasan wisata, dan 40 persen untuk permukiman sehingga keberadaan masyarakat yang bermukim di sana tidak melanggar peraturan tersebut.

Baca Juga: Oktober Bali Siap Dibuka Kembali, Ini Syarat Turis Berkunjung

Halaman:

Editor: Irvan Ali Fauzi

Tags

Terkini

Ini 7 Etika Pengunjung Saat Menginap di Hotel

Kamis, 4 November 2021 | 08:29 WIB
X